SEJARAH AKADEMIKA: Isola Tempo Doloe SEJARAH AKADEMIKA: Foto Angkatan Pendidikan Sejarah 2011 SEJARAH AKADEMIKA: Foto Bersama  Pendidikan Sejarah 2011 SEJARAH AKADEMIKA: Foto Bersama di Museum Majapahit-KKL Jawa-Bali Pendidikan Sejarah 2011 SEJARAH AKADEMIKA: Foto Bersama di Istana Kepresidenan Tampaksiring-KKL Jawa-Bali Pendidikan Sejarah 2011

Selasa, 27 Agustus 2013

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
disusun oleh :
Dwie Andini, Joewitta F. S, M. Alfan Farizi, Rika Yuanita, Tresna Yuniar, Yayah S. Salsiah.
Pendidikan Sejarah 2011-Universitas Pendidikan Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
            Perjalanan Pemerintahan Republik Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan lantas tidak berjalan dengan mulus begitu saja. Masih banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia ini yaitu pada masa revolusi. Masih banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan baik secara diplomasi maupun secara militer. Setelah tiga tahun Indonesia merdeka, pada bulan November hingga Desember 1948 Belanda kemudian melancarkan kembali serangan militer terakhir yang dimaksudkan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Pada agresi militer Belanda yang kedua ini tentara Belanda berhasil masuk ke Yogyakarta dan seluruh kota Yogyakarta yang ketika itu menjadi ibu kota Republik Indonesia berhasil dikuasai oleh Belanda.
            Kerusuhan di ibu kota Republik Indonesia ini tak terelakan. Dengan dikuasainya Yogyakarta maka Belanda berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Mereka kemudian diasingkan ke daerah yang berbeda dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat para tentara Republik merasa bahwa mereka merupakan satu-satunya penyelamat bagi Republik Indonesia. untuk mengisi kekosongan pemerintahan, maka dalam sidang kabinet kemudian memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia ketika itu untuk mendirikan atau membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
            Berdasarkan mandat dari Presiden dan Wakil Presiden inilah kemudian Pemerintahan Darurat Republik Indoensia ini berhasil dibetuk oleh  Mr. Sjafruddin Prawiranegara di daerah Sumatera. Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini berlangsung begitu singkat karena kemenangan berhasi diperoleh oleh Republik Indonesia. Agresi militer Belanda kedua ini menimbulkan banyak permasalahan yang merugikan bagi pihak Belanda sendiri.
1.2. Rumusan Masalah
            Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :
1.2.1        Bagaimana latar belakang berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ?
1.2.2        Siapakah Sjafruddin Prawiranegara dan apa peranannya dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ?
1.2.3        Bagaimana kronologi dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ?
1.3. Tujuan Penulisan
            Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah :
1.3.1        Dapat mengetahui latar belakang berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
1.3.2        Dapat mengetahui biografi Sjafruddin Prawiranegara dan peranannya dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
1.3.3        Dapat mengetahui kronologi dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
1.4. Manfaat Penulisan
            Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis laporan  ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan khususnya mengenai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan secara praktis laporan ini diharapkan bermanfaat bagi orang lain dan bagi umum khususnya. Bagi penulis, manfaat penulisan makalah ini ialah untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, serta memperkaya konsep keilmuan.
1.5. Metode Penulisan
Makalah ini menggunakan berbagai metode dalam pencarian sumber kajian keilmuan berupa kajian pustaka dan internet baik konvensional maupun elektronik. Kajian pustaka berdasarkan sumber buku yang relevan sehingga tidak menghilangkan unsur keilmuan dalam makalah ini. Pencarian sumber di internet dijadikan sebagai tambahan ilmu bagi penulis untuk mencari sumber yang relevan dengan makalah.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1  Latar Belakang Terbentuknya PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)
Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatannya PDRI merupakan penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia yang “pembentukannya diresmikan tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, dekat Payakumbuh” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 260). PDRI dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara “dan pada tanggal 13 Juli 1949 Sjafrudin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 261). Sjafrudin Prawiranegara itu sendiri “tidak pernah menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia-PDRI untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI. Melainkan hanya sebagai Ketua PDRI” (Suryanegara, 2010: 268).
Adapun alasan adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa Revolusi di Indonesia adalah “adanya Agresi Militer II, 19 Desember 1948, Ibu Kota RI Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Presiden, Wakil Presiden dan beberapa Menteri ditangkap dan diasingkan ke Bangka”  (Suryanegara, 2010: 265). Yang kita ketahui bahwasannya Ibu Kota RI pindah ke Yogyakarta pada tanggal 1946 yang menurut Ricklefs bahwasannya “pada bulan Januari 1946, pendudukan kembali Belanda atas Jakarta telah berjalan begitu jauh sehingga diputuskan untuk memindahkan pemerintahan republik ke Yogyakarta, yang tepat menjadi ibu kota Indonesia yang merdeka selama masa Revolusi” (Ricklefs, 2008: 462). Dan memang Yogyakarta sendiri tepat dijadikan ibu kota karena keadaan Yogyakarta yang memiliki cukup gedung untuk kebutuhan tempat pemerintahan dibandingkan kota Palangkaraya yang diusulkan oleh Presiden Soekarno. Kembali pada topik alasan adanya PDRI, jadi ketika Yogyakarta telah menjadi ibu kota Indonesia dan “pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan payung Belanda melancarkan serangan terhadap Lapangan Terbang Maguwo (kini Lanuma Adisucipto) kurang lebih enam kilo meter di sebelah timur ibukota RI Yogyakarta. Dengan serangan itu mulailah Agresi Militer Belanda Kedua”. (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 258). Dan memang pada awalnya alasan Belanda memilih melancarkan agresi militer kedua di ibu kota RI (Yogyakarta) adalah (Tim Penyusun, 1985: 191-192):
Pertikaian yang terjadi di kalangan Republik sebagai akibat dari perjanjian Renville, kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekonstruksi dan rasinalisasi, serta penumpasan pemberontakan PKI yang menelan daya upaya dan kekuatan Republik, memberikan kesempatan baik bagi Belanda untuk lebih menekan Republik Indonesia. Perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu sebab Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin diterima Republik Indonesia, seperti penafsiran “Garis van Mook” sebagai garis demokrasi antara daerah yang masuk kekuasaan Republik dengan daerah yang menjadi kekuasaan daerah yang masuk kekuasaan Republik dengan daerah yang menjadi kekuasaan Belanda, serta masalah pembentukan Pemerintah Interim Negara Indonesia Serikat. Pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30, Dr. Beel memberitahukan kepada delegasi RI dan KTN bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville. Delegasi Republik Indonesia tidak dapat menyampaikan berita tersebut ke Yogyakarta karena hubungan telepon telah diputuskan. Pada tanggal 19 Desember 1948, jam 06.00 pagi, agresi militer kedua dilancarkan Belanda. Dengan pasukan lintas udara, serangan langsung ditujukan ke ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta.
Tidak hanya alasan yang tertera diatas, Belanda juga pada dasarnya hendak menghancurkan Republik Indonesia yang merdeka dengan menghancurkan pemerintahannya untuk menghilangkan salah satu pokok atau syarat Hukum Internasional, sehingga pada agresi militer Belanda kedua menyerang ibu kota negara pada masa Revolusi yaitu Yogyakarta. Tindakan Belanda semakin nyata lagi ketika selanjutnya kedua pemimpin RI (Soekarno dan Hatta) ditawan oleh Belanda ke Bangka, yang sebelumnya Soekarno ditawan ke Prapat.
Maka  Pemerintahan Darurat Republik Indonesia lahir untuk menjamin kelangsungan hidup Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan pemerintahan, yang pada saat itu juga Ir Soekarno dan Hatta telah diasingkan oleh Belanda ke Bangka. PDRI diketuai oleh Sjafrudin Prawiranegara. Dan pada akhirnya, pada tanggal 19 Desember 1948 itu juga diadakannya suatu sidang kabinet yang menghasilkan “keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjarifudin Prawiranegara yang kebetulan sedang berada di Sumatera, agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)” (Tim Penyusun, 1985: 192). Dengan upaya mempertahankan kemerdekaan RI berhasil dilakukan, “usaha fihak Belanda di Yogya untuk memaksakan Pemerintahan RI menerima konsepsi politik mereka, gagal sama sekali” (Nasution, 1979: 190).
2.2  Tokoh Sjafruddin Prawiranegara serta Peranannya dalam PDRI
Biografi Sjafruddin Prawiranegara
Mr. Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Beliau  adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang lahir di Anyar Kidul memiliki nama kecil "Kuding", yang berasal dari kata Udin pada nama Syariffudin. Ia memiliki darah keturunan Sunda dari pihak ibu dan Sunda Minangkabau dari pihak ayah. Buyutnya dari pihak ayah, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Ia menikah dengan putri bangsawan Banten, melahirkan kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama R. Arsyad Prawiraatmadja. Ayah Syafruddin bekerja sebagai jaksa, namun cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur. Syafruddin menempuh pendidikan ELS pada tahun 1925, dilanjutkan ke MULO di Madiun pada tahun 1928, dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambilnya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tahun 1939, dan berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (Anonim, 2013).
Sebelum kemerdekaan, Syafruddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta (1939-1940), petugas pada Departemen Keuangan Belanda (1940-1942), serta pegawai Departemen Keuangan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya (Anonim, 2013). Pemerintahan resmi lumpuh. Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (Anonim, 2013). Di sebuah dangau kecil yang belakangan dikenal sebagai "Dangau Yaya", Syafruddin mengumumkan berdirinya PDRI, pada Rabu 22 Desember 1948. Dari sudut pandang seorang pemuda pengikutnya, Kamil Koto, mengalirlah kisah Presiden Syafruddin Prawiranegara, yang selama 207 hari nyaris melanjutkan kemudi kapal besar bernama Indonesia yang sedang oleng, dan nyaris karam. Sebuah perjuangan yang mungkin terlupakan, tetapi sangat krusial dalam memastikan keberlangsungan Indonesia (Nasery, 2011). Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta (Anonim, 2013).
Syafrudin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah terjadi Agresi Militer II dan menyebabkan terbentuknya PDRI. Seusai menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada tahun 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, pada bulan Maret 1950 ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin. Syafruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, pada tahun 1951. Sebelumnya ia adalah Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia (Anonim, 2013). Meskipun hanya sementara memegang jabatan presiden, namun memiliki arti penting pada masanya. Tetapi sosok Syafruddin Prawiranegara seolah tenggelam ketika Penguasa Orde Baru menebar jaring kepatuhan tanpa reserve. Tampaknya Syafruddin Prawiranegara memang berseberangan dengan Suharto (Siswanto, 2009).
Peranan Sjafruddin Prawiranegara dalam PDRI
Mr. Syafrudin adalah seseorang yang berjasa dalam menyelamatkan eksistensi negara Republik Indonesia. Di sini ada suatu peranan yang diberikan oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara adalah tetap membuat Indonesia berada dalam pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Karena kita ketahui bahwa ketika Soekarno ditahan oleh pemerintah Belanda akibat dari Agresi Militer Belanda II maka presiden memberikan mandat kepada Mr. Syafrudin ini untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ). Kita telah mengetahui bahwa negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik (Budiardjo, 2010: 47). Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kepala negara adalah suatu symbol dari pemerintahan yang merdeka dan berdaulat karena di dalamnya terdapat mengenai unsur-unsur yang ada dalam suatu negara. Menurut Konvensi Montevideo (sebuah kota di Uruguay), yang merupakan konvensi hukum intenasional dimana negara harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut :
1)      Harus ada penghuni, (rakyat, penduduk, warga negara), nationalen staatsburger, atau bangsa  (staatsvolk).
2)      Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan.
3)      Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat.
4)      Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya.
5)      Pengakuan (deklaratif)
Keempat unsur tersebut yaitu penghuni, wilayah pemerintah dan kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya, merupakan unsur konstitutif. Sedangkan unsur yang kelima “pengakuan” merupakan unsur deklaratif. Negara sebagai konsep ilmu politik telah terwujud apabila ketiga unsur konstitutif (penghuni, wilayah dan pemerintah) telah dipenuhi oleh sesuatu kesatuan politik, yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur ini merupakan unsur konstitutif yang tradisionil dari  negara. Cukup apabila sudah ada ketiga unsur ini negara sebagai konsep ilmu politik telah terpenuhi (Nazmi, 2009) . Dengan adanya PDRI dan Mr Syafrudin dipilih sebagai pejabat presiden sementara maka eksistensi negara Indonesia tetap ada serta merdeka dan berdaulat karena di hadapan Pemerintah Belanda, pemerintahan RI de facto dipimpin oleh Soekarno dari penjara, meskipun sebenarnya de jure pemerintahan berada di tangan Syafruddin Prawiranegara dan kedudukan Soekarno yang berada dalam tahanan bukan lagi sebagai kepala negara yang merdeka dan berdaulat (Asshidiqie, 2009). Jadi dengan diberikan mandat dari presiden kepada kepala pemerintahan darurat RI maka posisi Mr.Syafrudin adalah sebagai pejabat presiden sementara ( Ketua PDRI ) dan bukan dianggap sebagai presiden RI yang utuh karena ia hanya sebagai pemegang jabatan sementara saja berdasarkan mandat yang diterimanya  dari mandator yaitu Presiden Pertama RI Sendiri. Maka dari fakta sejarah ini, Mr.Syafrudin Prawiraegara tidak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia – PDRI untuk mengangkat dirinya sebagai presiden PDRI.Melainkan hanya sebagai ketua PDRI (Suryanegara, 2010: 268) .
Ketika di PDRI sendiri Mr.Syafrudin ini sendiri selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil dikarenakan pemerintahan PDRI sangat dicari oleh pihak kolonial Belanda untuk dihancurkan. Namun ini bukan berarti pemerintahan darurat ini tanpa adanya perlawanan karena pada tanggal 1 Januari 1949 PDRI ini membentuk lima wilayah pemerinatahan militer di Sumatera yaitu Aceh dengan Gubernur Militer Tgk Daud Beureuh di Beureuh. Daerah Tapanuli dan Sumatra Timur Bagian Selatan dengan Gubernur Militer dr.Ferdinand Lumban Tobing sedangkan Riau dengan Gubernur Militer R.M. Utoyo. Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur Militer Mr.Sultan Muhammad Rasjid dengan wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim. Sementara Sumatera Selatan dengan Gubernur Militer dr.Adnan Kapau Gani (Anonim, 2013). Mungkin pembentukan ini dengan maksud sebagai alat bertahan dan melakukan dari gerakan mobilisasi tentara pemerintahan Belanda sehingga pemerintahan PDRI tetap terlindungi dari serangan musuh dan eksistensi negara Indonesia tetap ada.
2.3  Kronologi dari PDRI
Awal Berdirinya PDRI
             Setelah terjadinya peristiwa pengkudetaan PKI di Madiun 19 September 1948, Belanda kembali melancarkan Agresi Militer Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 tepatnya pukul 06.00 pagi. Serangan ini dilakukan oleh pihak Belanda sebagai serangan terakhir yang bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Dengan pasukan lintas udara, serangan langsung di tujukan ke ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta (Sudharmono, 1981 : 192). Dengan keberhasilan ini maka Belanda beranggapan bahwa mereka dapat dengan mudah menduduki dan melumpuhkan ibu kota Republik Indonesia. Dengan adanya Agresi Militer Kedua ini secara fisik Belanda berhasil menangkap dan menawan Presiden Soekarno yang diterbangkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan ke Bangka, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diasingkan di Bangka, dan beberapa petinggi lainnya seperti Agus Salim (Menteri Luar Negeri), Mohammad Roem dan beberapa menteri lainnya.
            Sebelum para petinggi Republik Indonesia ini ditawan oleh pihak Belanda, mereka mengadakan Sidang Kabinet dan mengambil sebuah keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram yang akan dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera. Mandat atau materi kawat ini dikirim pada menit-menit terakhir sebelum Soekarno-Hatta ditawan. Mandat tersebut berisikan agar Mr. Sjafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Adapun teks Kawat Pertama 19/12/1948 berbunyi :
“Mandat Presiden Soekarno/wakil Presiden Hatta kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara.
Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah mulai serangnnja atas Ibu Kota Djogjakarta.
Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan pada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra (Suryanegara, 2010 : 266).”
            Dengan tertangkapnya para petinggi Republik Indonesia lantas tidak berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berakhir. Pada umumnya tentara Republik tidak dapat memahami alasan menyerahnya para politisi sipil pada Belanda sementara para prajurit mengorbankan jiwa mereka demi Republik. Seluruh kekuatan TNI yang ada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk bergerilya. Pasukan-pasukan Republik mengundurkan diri ke luar kota-kota dan memulai perang gerilya secara besar-besaran di kedua belah garis van Mook (Ricklefs, 1999: 347). Selain materi Kawat yang dikirimkan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim mengirim Kawat kedua kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi yang berbunyi sebagai berikut :
“Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, jam 06.00 pagi, Belanda mulai seranagannja atas Ibu Kota Djogjakarta. Djika ichtiar Mr. Sjafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada Saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Goverment Republik Indonesia di India.
Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Sjafrudin Prawiranegara di Sumatra.
Djika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan seperlunja (Suryanegara, 2010 : 267).”
            Materi Kawat atau radiogram itu ternyata tidak pernah diterima oleh Mr. Sjafrudin, hal ini diperkirakan bahwa dalam keadaan perang itu sangat dituntut mobilitas yang tinggi dengan berpindah-pindah kedudukan yang dimaksudkan untuk menghindari serangan dari lawan. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan Hatta mengirimkan radiogram kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis. Namun, kontroversi mengenai sampai tidaknya radiogram itu berhenti pada tanggal 22 Desember 1948, ketika di Desa Halaban, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, diadakan rapat dengan beberapa tokoh, yang akhirnya memutuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat. Mr. Syafroeddin Prawiranegara, terpilih sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) (Mahendra, 2007). Dan pada tanggal 31 Maret 1949 berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Susunan Kabinet PDRI
Setelah terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang diketuai oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara, kemudian Beliau membentuk susunan kementrian PDRI sebagai berikut :
Ketua dan Menteri
Pertahanan dan Penerangan                            : Mr. Sjafrudin Prawiranegara
Wakil Ketua dan Menteri Kehakiman            : Mr. Soesanto Tirtoprodjo
Menteri Luar Negeri                                       : Mr. A.A. Maramis
Menteri dalam Negeri
dan Menteri Kesehatan                                   : Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Menteri Keuangan                                          : Mr. Loekman Hakim
Menteri Kemakmuran
dan Pengawasan Makanan Rakjat                  : I. Kasimo
Menteri Agama                                               : K.H. Masjkoer
Menteri P dan K                                             : Mr. Teuku Mohammad Hasan
Menteri Perhubungan                                      : Ir. Inderatjaja
Menteri Pekerdjaan Umum                             : Ir. Mananti Sitompul
Menteri Perburuhan dan Sosial                       : Mr. St. M. Rasjid
            Dari fakta sejarah ini, Mr. Sjafrudin Prawiranegara tidak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI. Melainkan hanya sebagai Ketua PDRI (Suryanegara, 2010 : 268).
Perjalanan Singkat PDRI
            Setelah ditawannya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan beberapa menteri lainnya. Sesuai dengan rencana awal dalam Sidang Kabinet tanggal 19 Desember 1948 bahwa seluruh kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk melakukan gerilya. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatera, siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut (Sudharmono, 1981 : 192). Untuk melancarkan rencananya telah disiapkan konsepsi baru dalam bidang pertahanan. Konsepsi tersebut dituangkan dalam Perintah Siasat No. 1 Tahun 1948 yang pokok isinya adalah sebagai berikut :
1)      Tidak melakukan pertahanan yang linear;
2)      Memperlambat setiap majunya serbuan musuh dan pengungsian total, serta bumi hangus total;
3)      Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan; dan
4)      Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.
Siasat ini berhasil untuk melawan Belanda yang bersenjatakan lengkap. Perlahan para TNI ini bergrilya ke luar Yogyakarta. Di Jawa, berdasarkan siasat tersebut berlangsung Long March Siliwangi, yang sangat terkenal itu.Sejumlah 11 Batalyon Divisi Siliwangi dengan keluarga mereka dan penduduk sipil lainnya mulai bergerak kembali ke Jawa Barat dengan berjalan kaki (Sudharmono, 1981 : 196). Namun setibanya di Jawa Barat, mereka dihadang oleh Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. Namun setelah dua bulan melakukan Long March, mereka berhasil untuk menguasai atrau memperoleh kedudukan di Jawa Barat sesuai dengan yang diharapkan.
            Berkat perjungan Mr. Sjafrudin Prawiranegara dengan PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat dan Exile Government di India, serta perjuangan A.N. Palar selaku Wakil Indonesia di PBB, menyebabkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi pada tanggal 28 Januari 1949 yang berisi sebagai berikut :
Pertama, Belanda menghentikan Agresi Militer Belanda Kedua.
Kedua, Republik Indonesia dan Keradjaan Protestan Belanda, bersedia berunding dalam Konferensi Meja Bundar.
Ketiga, mengembalikan pembesar Republik Indonesia dari tempat pembuangan ke Jogyakarta.
Keempat, menyiapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat, paling lambat 1 Juli 1949.
Kelima, Komisi Tiga Negara-KTN, Komisi Djasa Baik, digantikan dengan United Nations Commission for Indonesia – UNCI atau Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia, bertugas memperlancar perundingan.
(Suryanegara, 2010 : 264).
            Kemudian pada tanggal 1 Maret 1949 terjadilah serang umum terhadao kota Yogyakarta yang diduduki oleh Belanda ketika itu. Penyerangn ini dilakukna oleh TNI dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 daerah wehrkreise III yang membawahi daerah Yogyakarta. Alam penyerangan ini dibentuk sektor-sektor untuk mempermudah pengepungan. Sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sardjono, sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki (Sudharmono, 1981 : 207). Serangna dilakukan dari berbagai penjuru kota, sehingga dalam waktu enam jam Yogyakarta berhasil dikepung dan dikuasai oleh TNI. Dan serangan umum ini berhasil mencapai tujuannya yaitu mendukung perjuangan secara diplomasi dan meninggikan moral rakyat serta TNI yang sedang bergrilya, menunjukan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang mampu mengadakan ofensif serta mematahkan moral pasukan Belanda.
            Tindak lanjut dari resolusi yang dikeluarkan oleh pihak Dewan Keamanan PBB maka dipertemukan perwakilan Indonesia dengan Belanda yang kemudian melahirkan Roem-Royen Statements pada tanggal 7 Mei 1949. Isi dari persetujuan ini yaitu :
Pemerintah Republik Indonesia bersedia :
1)      TNI segera menghentikian Perang Gerilya.
2)      Kerjasama menciptakan perdamaian dan ketertiban serta keamanan.
3)      Bersedia ikut dalam perundingan di Konferensi Meja Bundar – KMB di Den Haag.
Keradjaan Protestan Belanda bersedia :
1)      Menyetujui kembalinya pemrintahan Republik Indonesia ke Jogjakarta.
2)      Menghentikan Aksi Militer Belanda Kedua dan membebaskan kembali segenap tahanan politik.
3)      Tidak mendirikan lagi negara boneka sesudah 19 Desember 1948.
4)      Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
5)      Menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jogjakarta.
Hal ini terjadi ketika serangan gerilya yang sedang dilakukan oleh TNI terutama di wilayah Jawa dan Sumatera sedang menggoyahkan moral dari pasukan Belanda. namun dengan demikian Mr. Sjafrudin Prawiranegara dan Panglima Besar Jendral Sudirman tetap menerima dengan lepang dada keputusan dari Roem-Royen Statemens ini. hal ini dilakukan karena ini merupakan persetujuan langsung yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden di tempat pengasingan.
Akhir dari PDRI
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang diketuai oleh Sjafrudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ini berawal ketika Soekarno dan anggota pemerintahan lainya ditawan oleh Belanda saat ibu kota kepemerintaahan berada di Yogyakarta. Dalam hal ini ada dua mandat yang mendasari adanya pemerintahan darurat ini yaitu mandat pertama dari Soekarno yang menujuk Hatta untuk memimpin suatu kabinet pemerintahan darurat yang bertanggung jawab kepada presiden yang kemudian mandat ini jatuh pada Sjafrudin Prawiranegara, untuk mengatur kepemerintahan darurat republik Indonesia jika kepemerintahan di yogakarta tidak bisa menjalankan keperintahanya. Hal ini seperti pernyataan yang dinyatakan oleh Rickefs dalam bukunya yaitu sebagai berikut :
Dia (Soekarno) menunjuk Hatta untuk memimpin suatu ‘kabinet presidentil’ darurat (1948-9), yang bukan bertanggung jawab pada KNIP tetapi pada Soekarno sebagai presiden.” ( Ricklefs, 2008: 475)
 Mandat yang kedua yang berasal dari Mentri Luar Negri yaitu Agus Salim kepada Dr. Sudarsono/Palar/Mr. A.A Maramis yang berada di New Delhi, india untuk membentuk Exile Goverment. Dimana kedua mandat ini yang menjadi salah satu dasar hukum dari pendirian pilar PDRI, tetapi kemudian kedua mandat ini tidak pernah di keperintahan Bukittinggi itu sendiri yang kemudian dalam buku Chairul Basri yang merupakan mantan Wakil Kepala Seksi Intelijen- Komendemen Sumatra mengatakan :
Secara Hukum, kawat-kawat inilah yang menjadi sumber hukum berdirinya PDRI ditambah dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kedua kawat tersebut tidak pernah diterima di Bukittinggi” (Basri, 2003: 190)
            Yang kemudian pada tanggal 22 Desember 1948, di Halaban salah satu daerah selatan Payakumbuh, yang kemudian tersusun kabinetnya dengan Sjafrudin Prawiranegara sebagai ketua dari PDRI yang merangkap sebagai mentri pertahanan, Jendral Soedirman sebagai sebagai panglima besar angkatan Perang Republik indonesia, A.H. Nasution sebagai panglima tentara teritorial jawa. Seperti yang dinyarakan dalam buku Basri yaitu sebagi berikut :
Mr. Sjafrudin Prawiranegara diangkat sebagai perdana mentri yang  merangkap sebagai menti pertahanan, penerangan dan luar negri. Ad interim dan sejumlah anggota kabinet lainya. Letnan Sudirman tetap menjadi panglima besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Kolonel A.H Nasution tetap menjadi Panglima Besar Angkatan Tentara teritoriial Jawa...” (Basri, 2003: 190)
Nampaknya salah satu aspek yaitu A.H Nasution tetap menjadi panglima besar angkatan teritorial jawa menyebabkan Jawa segera mengikuti dan mematuhi PDRI, dan membentuk komisaris pemerintahan pusat Jawa. Dimana disini kita bisa menerti kenapa keperintahan berpindah-pindah yang tak lain dilatar belakangi agar roda keperintahan berjalan dengan semestinya.
Berakhirnya keperintahan PDRI ini kemudian berkaitan erat dengan perundingan Roem-Royen dimana Belanda menyetujui pemerintahan republik ke Yogyakarta. Dan membebaskan tahannan politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948 tersebut, hal ini juga berarti bahwa pemerintahan kedaulatan akan segera diserahkan oleh Belanda kepada RIS, ditambah dengan meninggalnya panglima militer Belanda Simon H. Spoor , yaitu salah satu tokoh yang memprakasai perebutan kedaulatan pemerintahan Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan dalam buku Basri :
“....pada tanggal 25 Mei kembali Belanda ditimpa musibah dengan meninggalnya Simon H. Spoor Panglima perang Belanda.” (Basri, 2003: 290).
Walaupun begitu, pertahanan Indonesia di Sumatra tak sepenuhnya aman, Belanda yang berkubu di Bukittinggi berusaha berkali-kali tentara Belanda berusaha mengusir pasukan kita yang berpangkal di Palupuh. Hingga sampai penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Republik Indonesia, pertempuran-pertempuran tidak lagi sering terjadi terlebih setelah case fire gerakan Belanda hanya tertuju pada keamanaan saja.
Beberapa tokoh dan agak sedikit bertentangan dengan delegasi-delgasi dengan Belanda yang berdampak pada keputusan pengembalian mandat PDRI kepada keperintaahan di Yogyakarta. Seperti Sjahrir yang juga tak ikut dalam delgasi-delegasi dengan Belanda karena menurut Beliau pemerintahan yang sah pada saat itu adalah PDRI, bukan tawan politik belanda. Selain itu ada pula tokoh Muh. Natsir yang menganggap adanya pertentangan diantara para pemimpin Indonesia sebelum agresi, ditambah dengan tidak dilibatkannya PDRI dalam perundingan Roem-Royen sehingga perundingan tersebut diluar persetujuan PDRI.
Pemerintahan yang berlangsung kurang lebih selama tujuh bulan ini berakhir ketika penyerahan mandat dari PDRI kepada Hatta pada tanggal 14 Juli 1948. Setelah perjanjian Roem-Royen disahkan dan Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang dan menyelesaikan dualisme keperintahan yang ada pada saat  itu yaitu PDRI, dan kabinet Hatta.
BAB III
PENUTUP
3.1  Kesimpulan
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, kami dapat mengemukakan simpulan sebagai berikut.
Latar belakang adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia adalah karena adanya Agresi Militer II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di ibu kota RI, Yogyakarta yang diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan payung Belanda melancarkan serangan terhadap Lapangan Terbang Maguwo (kini Lanuma Adisucipto). Agresi militer ini pada dasarnya keinginan Belanda yang ingin menghancurkan Republik Indonesia yang merdeka dengan menghancurkan pemerintahannya untuk menghilangkan salah satu pokok atau syarat Hukum Internasional. Karena itulah Belanda mengambil kesempatan untuk lebih menekan Republik Indonesia pada saat pertikaian yang terjadi di kalangan Republik sebagai akibat dari perjanjian Renville, kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekonstruksi dan rasinalisasi, serta penumpasan pemberontakan PKI yang menelan daya upaya dan kekuatan Republik. Selain itu juga atas dasar perundingan-perundingan KTN yang telah mengalami jalan buntu, yang dengan sengaja dilakukan oleh Belanda. Sehingga dibentuklah PDRI yang diketuai oleh Sjafrudin Prawiranegara, untuk mengisi kekosongan pemerintahan, yang pada saat itu juga Ir Soekarno dan Hatta telah diasingkan oleh Belanda ke Bangka.
Mr. Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Mr. Syafrudin adalah seseorang yang berjasa dalam menyelamatkan eksistensi negara Republik Indonesia. Di sini ada suatu peranan yang diberikan oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara adalah tetap membuat Indonesia berada dalam pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Dengan adanya PDRI dan Mr Syafrudin dipilih sebagai pejabat presiden sementara maka eksistensi negara Indonesia tetap ada serta merdeka dan berdaulat karena di hadapan Pemerintah Belanda, pemerintahan RI de facto dipimpin oleh Soekarno dari penjara, meskipun sebenarnya de jure pemerintahan berada di tangan Syafruddin Prawiranegara dan kedudukan Soekarno yang berada dalam tahanan bukan lagi sebagai kepala negara yang merdeka dan berdaulat.
Berawal dari agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Lalu Belanda menawan Presiden Soekarno yang diterbangkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan ke Bangka, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diasingkan di Bangka, dan beberapa petinggi lainnya seperti Agus Salim (Menteri Luar Negeri), Mohammad Roem dan beberapa menteri lainnya. Sebelum para petinggi Republik Indonesia ini ditawan oleh pihak Belanda, mereka mengadakan Sidang Kabinet dan mengambil sebuah keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram yang akan dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera. Selain materi Kawat yang dikirimkan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim mengirim Kawat kedua kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Pada tanggal 22 Desember 1948, ketika di Desa Halaban, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, diadakan rapat dengan beberapa tokoh, yang akhirnya memutuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat. Mr. Syafroeddin Prawiranegara, terpilih sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dan pada tanggal 31 Maret 1949 berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintahan yang berlangsung kurang lebih selama tujuh bulan ini berakhir ketika penyerahan mandat dari PDRI kepada Hatta pada tanggal 14 Juli 1948. Setelah perjanjian Roem-Royen disahkan dan Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang dan menyelesaikan dualisme keperintahan yang ada pada saat  itu yaitu PDRI, dan kabinet Hatta. Berakhirnya keperintahan PDRI ini kemudian berkaitan erat dengan perundingan Roem-Royen dimana Belanda menyetujui pemerintahan republik ke Yogyakarta. Tahannan politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948 tersebut dibebaskan, hal ini juga berarti bahwa pemerintahan kedaulatan akan segera diserahkan oleh Belanda kepada RIS, ditambah dengan meninggalnya panglima militer Belanda Simon H. Spoor , yaitu salah satu tokoh yang memprakasai perebutan kedaulatan pemerintahan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2013). Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Peranan Sumatera Barat.
            [Online].
            Tersedia:www.marawanews.com / berita-123-sejarah-pemerintahan-darurat-republik-indonesia-dan-peranan-sumatera-barat.html.
Anonim.(2013).Syafruddin Prawiranegara.
[Online].
Tersedia:Syafruddin_Prawiranegara http://id.wikipedia.org/wiki/Syafruddin_Prawiranegara [12 Juli 2013]
Anonim.(2013).Agresi Militer Belanda II.
[Online].
Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_II [12 Juli 2013]
Asshidiqie, Jimmy. (2009). Mr. Syafrudin Prawiranegara.
            [ Online].
            Tersedia:http://www.jimly.com/makalah/namafile/76/ Presiden_Syafruddin_Prawiranegara.pdf [15 Juli 2013].
Basri, Chairul. (2003). Apa yang saya ingat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.

Mahendra, Y.I. (2007). Menyelamatkan NKRI:Berkaca pada Peran Syafroeddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir.
[Online].
Tersedia: http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=54&id=88&option=com_content&task=view [15 Juli 2013]
Nasery, Akmal. (2011). Presiden Prawiranegara.
[Online].
Tersedia:http://www.goodreads.com/book/show/10793219-presiden-prawiranegara [12 Juli 2013].
Nasution, Abdul Haris. (1979). Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia- Jilid 9 (Agresi Militer Belanda II. Bandung: Disjarah AD dan Angkasa.
Nazmi, Didi. 2009. Pemerintahan Mobile PDRI  dan Perjuangan Mempertahankan RI : Kabinet PDRI dan Aparat Pemerintah Mobile PDRI di Sumatera (Kajian dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan).
[ Online ].
Tersedia: http://didinazmi.blogspot.com/2011/04/makalah-pdri_29.html [15 Juli 2013].
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. (2009). Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M.C. (1999). Sejarah Indoensia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
Siswanto, Agus. (2009). Sejarah Bagi Para Pembangkang.
[Online].
Tersedia: http://gus7.wordpress.com/2009/08/18/ibsn-sejarah-bagi-para-pembangkang/ [12 Juli 2013].
Sudharmono, S.H. (1981). 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 1. Jakarta : PT Tema Baru.
Suryanegara, Ahmad Mansur. (2010). Api Sejarah-2. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
Tim Penyususn. (1985). 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT Citra Lantoro Gung Persada.


Artikel Terkait:

2 komentar:

  1. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat, terima kasih atas kunjungannya, kami harapkan untuk berkunjung kembali ke website kami. Salam kami SEJARAH AKADEMIKA.

    BalasHapus